Zaki - Canducation (Page 6)

Audit Piutang Usaha dan Penjualan Kredit - Materi Terbaru

Audit Piutang Usaha dan Penjualan Kredit Overview Siklus Penjualan Tujuan keseluruhan dalam audit Siklus Penjualan adalah untuk mengevaluasi apakah saldo akun yang dipengaruhi oleh siklus disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi. Berikut adalah tabel yang memuat kelas transaksi, akun, fungsi bisnis, serta dokumen dan pencatatan terkait dengan Siklus Penjualan.

Audit

Risiko Audit dan Materialitas Audit - Materi Terbaru - 1

Pengertian Risiko Audit Risiko adalah segala hal yang akan terjadi di masa depan yang berkemungkinan akan mengganggu jalannya kegiatan untuk mencapai tujuan dari organisasi. Dalam audit, risiko audit dapat diartikan sebagai risiko yang dihadapi auditor yang berkemungkinan menghambat/menghalangi auditor untuk mencapai tujuan audit yaitu memberikan opini yang benar sesuai

Audit

MATERIALITAS DAN RISIKO Audit - Materi Terbaru 1

Materialitas Materialitas adalah pertimbangan utama dalam menentukan ketepatan laporan audit yang harus dikeluarkan. Materialitas menurut FASB 2 ialah besarnya penghapusan atau salah saji informasi keuangan yang dengan memperhitungkan situasinya, menyebabkan pertimbangan seseorang yang bijaksana yang mengandalkan informasi tersebut mungkin akan berubah atau terpengaruh oleh penghapusan atau salah saji tersebut. ” Langkah-langkah

Audit

Pemahaman Entitas dan Prosedur Analitis - Materi Terbaru 1

Pemahaman Entitas dan Prosedur Analitis A. Pengertian Pemahaman Entitas Pemahaman yang objektif dan komprehensif atas entitas yang akan diaudit sangat penting untuk mempertajam tujuan audit serta mengidentifikasi isu-isu kritis dan penting sehingga audit dapat dilaksanakan secara lebih ekonomis, efisien, dan efektif. Pemahaman tersebut juga membantu mencegah dihasilkannya temuan yang menyesatkan

Audit

Overview Audit Keuangan Sektor Komersial - Materi Terbaru - 1

Audit Keuangan Sektor Komersial Pengertian Audit Auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh yang kompeten dan independen. * Bukti (evidence) adalah setiap informasi yang digunakan auditor dalam menentukan apakah informasi yang diaudit dinyatakan

ASN

KODE ETIK PNS KEMENKEU, KODE ETIK MAHASISWA PKN STAN - Terbaru 1

KODE ETIK PNS KEMENKEU, KODE ETIK MAHASISWA PKN STAN Aturan Kode Etik Kementerian Keuangan Dalam bab ini akan dipelajari tentang berbagai aturan kepegawaian dan kode etik yang berlaku di Kementerian Keuangan. Aturan kepegawaian dan kode etik di sebuah instansi bersifat dinamis karena disesuaikan dengan perkembangan jaman. * Profesi dan Ciri-Cirinya Ada

ASN

ETOS PNS PRIBADI SERTA PEMBINAAN JIWA KORPS PNS - Materi Terbaru 1

ETOS PNS PRIBADI SERTA PEMBINAAN JIWA KORPS PNS Definisi Etos * Etos berasal dari bahasa yunani ethos yakni karakter, cara hidup, kebiasaan seseorang, motivasi atau tujuan moral seseorang serta pandangan dunia mereka, yakni gambaran, cara bertindak ataupun gagasan yang paling komprehensif mengenai tatanan. Dengan kata lain etos adalah aspek evaluatif sebagai

ASN

ETIKA KEPEMIMPINAN - Materi Terbaru - 1

ETIKA KEPEMIMPINAN Etiket dan Kepemimpinan Etika dan Etiket Etika dan etiket sama-sama memberikan pedoman tentang bagaimana seharusnya sesuatu perbuatan. Tapi, etika lebih berkaitan dengan moral, sedangkan etiket berkaitan dengan cara, sopan santun, dan tata krama dalam pergaulan formal. Menurut para pakar, etiket merupakan kumpulan tata cara dan sikap baik dalam

ETIKA PELAYANAN PUBLIK DAN ETIKA BISNIS - Materi Terbaru - 1

Etika Pelayanan Publik Definisi Pelayanan Publik Ruang Lingkup Pelayanan Publik * Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. * Ruang lingkup tersebut meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan,

ASN

DISIPLIN PNS ETIKA PROFESI ETIKA KERJA ETOS KERJA - Terbaru - 1

DISIPLIN PNS ETIKA PROFESI ETIKA KERJA ETOS KERJA DISIPLIN PNS, ETIKA PROFESI, ETIKA KERJA & ETOS KERJA Disiplin PNS Definisi Disiplin PNS adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman

ASN

ASN serta Teori dan Konsep Etika Lanjutan - Materi terbaru - 1

ASN serta Teori dan Konsep Etika Lanjutan Pemahaman Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang ASN Aparatur Sipil Negara * Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. * Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat

ASN

PENGANTAR ETIKA PNS DAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

PENGANTAR ETIKA PNS DAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI Kedudukan dan Urgensi Mata Kuliah Etika dan Anti Korupsi Tujuan Mata Kuliah Etika dan Anti Korupsi: * Memberikan pemahaman mengenai nilai-nilai yang tepat atas penerapan standar etika dalam profesi sebagai PNS * Mahasiswa mampu memahami aturan dan memiliki kesadaran untuk mempraktikkan kode etik PNS * Menanamkan

Akuntansi

Mutual Holding Metode Konvensional

Mutual Holding Metode Konvensional A. Parent-Subsidiary Mutually Held Kita masuk ke Mutual Holding dengan metode konvensional. Mutual holding dengan metode ini dibagi menjadi dua macam yaitu Parent-Subsidiary Mutually Held (Induk-Anak saling memiliki) dan Subsidiary Mutually Held (Anak-Cucu saling memiliki atau Anak1-Anak2 saling memiliki). Perlu diingat bahwa Subsidiary Mutually Held hanya

Akuntansi

Indirect Holding dan Mutual Holding Terbaru 1

Indirect Holding (Kepemilikan Tidak Langsung) dan Kepemilikan Timbal Balik (Mutual Holding) indirect holding adalah investasi yang memungkinkan investor untuk mengendalikan atau mempengaruhi secara signifikan perusahaan lain tidak melalui kepemilikan saham langsung, melainkan melalui anak perusahaannya. Struktur kepemilikan tidak langsung berbentuk dua jenis afliasi yaitu struktur induk-anak-cucu (father-son-grandson) dan struktur afiliasi

Akuntansi

ASET TETAP, SUMBER DAYA ALAM, DAN ASET TAK BERWUJUD

ASET TETAP, SUMBER DAYA ALAM, DAN ASET TAK BERWUJUD A. ASET TETAP 1. Pengertian dan Jenis Aset Tetap Aset tetap adalah aset berwujud yang memiliki umur ekonomis lebih dari satu tahun, dimiliki dan digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan. Aset tetap disebut juga Property, Plant, and

Akuntansi

Akuntansi Pendapatan Pemerintah Pusat - Materi Terbaru - 1

Akuntansi Pendapatan Pemerintah Pusat A. Pengertian Pendapatan Dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual. pendapatan dibagi menjadi 2, yaitu * Pendapatan: LO, hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali (berbusa akasia) * Pendapatan-LRA. penerimaan RKUN yang menambah Saldo Anggaran Lebih

Akuntansi

AKUNTANSI ANGGARAN - Materi Terbaru - 1

A.Pengertian Anggaran dan Akuntansi Anggaran Menurut kerangka konseptual SAP, Anggaran adalah dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut, atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Anggaran ini

Akuntansi

Laporan Keuangan Pemerintah - Materi Terbaru - 1

Laporan Keuangan Pemerintah A. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan * UU 17/2003 : -Menkeu selaku pengelola fiskal dan Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun L/K (Pasal 8 & 9) -Penyusunan dan penyajian LKKL adalah dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara. termasuk prestasi kerja yang

Akuntansi

AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT - Materi Terbaru 1

AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT A. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN AKUNTANSI DAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH UU no 15 Tahun 2004 (Pasal 15) tentang Perbendaharaan Negara menekankan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan menteri/ pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran wajib menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, ekuitas, pendapatan, dan

Hukum

Hak Kebendaan yang Memberikan Jaminan - Materi Terbaru - 1

A. Jaminan Umum dan Jaminan Khusus – Hak Kebendaan Jaminan adalah suatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan Hukum Jaminan adalah keseluruhan dari kaidah – kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan

Hukum

Hak Milik, Hak Bezit, dan Hak Pakai Hasil - Materi Terbaru 1

Hak Milik, Hak Bezit, dan Hak Pakai Hasil A. Hak Eigendom / Hak Milik 1. Pengertian Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu bendaan dengan sepenuhnya dan untuk berbuat sebebas – bebasnya terhadap benda tersebut asal tidak bertentangan dengan Undang Undang atau ketertiban umum dan tidak menimbulkan gangguan terhadap hak orang

Hukum

Hak Kebendaan dan Hak Lain yang Mirip Hak Kebendaan - Terbaru 1

A. Pengertian Hak Kebendaan * Prof Subekti : Hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang * Prof Apeldoorn : Hak ~ hak benda yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda * Prof Sri Soedewi M : Hak Mutlak atas suatu benda. dimana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda

Hukum

Hak Kebendaan Hukum Perdata - Materi Terbaru - 1

Hak Kebendaan Hukum Perdata A. Pengertian Objek Hukum Objek hukum adalah segala sesuatu yang dapat berguna bagi subjek hukum dan yang dapat menjadi permasalahan dan kepentingan para subjek hukum. B. Sistem Hukum Benda * Mengatur seseorang dengan benda. * Zakelijkrecht * Bersifat absolut * Sistem tertutup: Jumlah hak-hak kebendaan adalah terbatas pada apa yang

Hukum

Badan Hukum sebagai Subjek Hukum

Badan Hukum sebagai Subjek Hukum A. Hakikat dan Teori Badan Hukum 1. Definisi badan hukum * Menurut Prof. Wirjono Prodjodikoro Badan yang di samping manusia dan perorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum atau badan lain. * Menurut Prof. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. Kumpulan dari

Hukum

Subyek Hukum Perdata - Materi Terbaru - 1

Subyek Hukum Perdata A. Hakikat Subyek Hukum Dalam dunia hukum. orang (persoon) berarti pembawa hak. Subyek Hukum adalah pendukung hak dan kewajiban. Sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban disebut subyek hukum. Subyek hokum dibagi menjadi dua. yaitu: 1. Manusia (natuurlijke persoon) Subyek hukum orang adalah setiap orang yang mempunyai kedudukan