Pajak Penghasilan Pasal 26 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 26 * Badan pemerintah                                                           * SPDN, baik OP maupun badan                                      * Penyelenggara kegiatan * BUT * Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya Pihak yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 26 * WP OP maupun badan LN kecuali BUT Tarif Pajak Penghasilan Pasal 26 ObjekTarifDPPTarif EfektifKeteranganDividen, Hadiah & pengha

PPh Pasal 23 (Pajak Penghasilan Pasal 23) Definisi PPh Pasal 23 Pemotongan PPh dividen, bunga, royalti sewa dan imbal jasa kepada wajib pajak dalam negeri. Pemotong PPh pasal 23 * Badan pemerintah * Subjek Pajak Badan dalam negeri: PT, CV, Fa, dll * Penyelenggara kegiatan * BUT * Perwakilan perusahaan luar negeri lain * WP OP

Pajak Penghasilan Pasal 22 (PMK 154/PMK.03/2010 dan Perubahannya) DEFINISI : Pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lainnya. PPh Pasal 22 atas Impor Objek                               : Impor barang Pemungut                       : Bank Devisa & DJBC Terpungut                      : Importir Nilai Impor                     : Cost Insurance Freight (CIF) + Bea

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PER-16/PJ/2016) PPh 21 ( Pajak Penghasilan Pasal 21) adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatanyang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam

Soal Pajak Bumi dan Bangunan 1. Berikut bukan salah satu dari 3 (tiga) macam pemungutan pajak atas tanah sebelum tahun 1965 yaitu… a) Tanah Barat : Verponding Eropa b) Tanah HM Adat di dalam kota praja: Verponding Indonesia c) Tanah HM adat di luar kota praja: pajak bumi/ landrente d) IPEDA

Penagihan Pajak dan Sengketa Pajak 1. Surat Teguran diterbitkan jika penanggung pajak tidak melunasi hutang pajaknya sampai jatuh tempo kewajiban pembayaran pajak, yaitu setelah…. a) 2 (dua) hari b) 7 (tujuh) hari c) 14 (empat belas) hari d) 21 (dua puluh satu) hari 2. Petugas pajak yang membuat daftar aset

Contoh Soal KUP Pilihan Ganda dan Jawabannya 1. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang terbit kepada Wajib Pajak yang diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar…. a) 2% per bulan

Soal Hukum Pajak dan Jawabannya 1. Yang dimaksud dengan penafsiran hukum pajak adalah: a). Cara mencari dan menetapkan pengertian pasal -pasal dari peraturan perundang undangan sesuai dengan keadaan dimana peraturan perundang undangan tersebut dilaksanakan dengan tidak menyimpang dari yang dikehendaki serta maksud dari pembuat Undang Undang dengan tujuan agar tercipta

Soal Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 1. Pasal 77 UU PDRD menyatakan bahwa “Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan  yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambanga.nYang dimaksud

A. Pajak Kabupaten atau Kota 1. Pajak Hotel Pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. (UU 28/2009) Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga: motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah

A.  Pajak Provinsi kontribusi wajib orang pribadi atau badan yang terutang kepada Pemerintah Provinsi yang dipungut di wilayah Provinsi dan merupakan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pajak dan pemerintahan daerah. * Suatu daerah dapat melakukan pemungutan bila sudah memiliki peraturan daerah (perda) mengenai jenis pajak daerah yang dipungut. * Pajak

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah A.  Kebijakan Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal * Dasar Hukum: * UU Nomor 22 Tahun 1999 UU Nomor 32 Tahun 2004 jo UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. * UU Nomor 25 Tahun 1999 jo UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat

Metode Penghindaran Pajak Berganda Metode keringanan atas pengenaan pajak berganda yuridis ( juridical double taxation) 1.   Deduction Method * PPh terutang di negara sumber akan mengurangi penghasilan dari luar negeri yang dipajaki secara domestik (mengurangi worldwide income) * Deduction method tidak sepenuhnya mengeliminasi pemajakan berganda 2.   Exemption Method * Mengecualikan   penghasilan   yang bersumber         dari

Tax Treaty OECD dan UN a.   Struktur Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda OECD model dan UN model Pasal-pasal dalam perjanjian penghindaran pajak berganda dapat dikelompokkan menjadi : 1. Pasal-pasal          penerapan   (aplikasi)   perjanjian   penghindari pajak berganda, meliputi Ruang Lingkup ( Scope) Definisi 2. Pasal-pasal distributive rule untuk mencegah pajak berganda * Substansi ( pembagian hak pemajakan

Pengertian Double Tax Treaties Ada beberapa istilah lain penyebutan double tax agreement diantaranya “Double Tax Treaty”, “Double tax convention”, atau yang lebih sederhana “Tax treaty”. Dalam International Tax Glossart, tax treaty International Tax Glossart, tax treaty adalah sebuah istilah untuk menunjukkan persetujuan antara dua atau lebih negara untuk menghindari pengenaan

Pajak Internasional a.   Definisi Pajak Internasional Pajak Internasional adalah ketentuan hukum di berbagai negara yang mencakup aspek pajak terhadap kegiatan transaksi ekonomi lintas batas ( cross- border transaction ) yang berkaitan dengan pajak langsung maupun tidak langsung. Cross-border transaction meliputi pergerakan barang dan jasa, pergerakan arus investasi, jaringan dan operasi perusahaan multinasional,